Enrekang, 16 Agustus 2025, Centerinvestigasi.id – Proses pengukuran Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 26/Lebang/1997 atas nama Ranru, dengan luas 739 meter persegi, masih terhenti di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Enrekang.
Pemohon, Jufri, menyatakan telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi, termasuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 740.000 secara daring. Namun, pengukuran yang dijadwalkan belum terlaksana.
Berdasarkan penelusuran Centerinvestigasi.id, alasan penundaan awalnya adalah kekhawatiran petugas BPN menghadapi situasi lapangan yang disebut adanya “preman”. Beberapa minggu kemudian, BPN beralasan masih menunggu bukti dari pihak penggugat.
Jufri menegaskan, tanah SHM No. 26 tidak masuk objek sengketa sesuai putusan pengadilan sebelumnya. “Sertifikat ini luasnya 739 meter persegi, sedangkan klaim penggugat mencapai 20.000 meter persegi. Jadi jelas berbeda,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Tergugat I dalam perkara sebelumnya hanyalah pengelola kebun milik Ranru, dan pajak bumi serta bangunan atas bidang tersebut terus dibayar setiap tahun. Sementara itu, diduga penggugat hanya mengandalkan bukti tulisan tangan yang tidak diakui sebagai alas hak resmi menurut peraturan agraria.
“BPN seharusnya tegas. Pengukuran ini hanya untuk menegaskan batas bidang sesuai sertifikat, bukan mengambil tanah orang lain,” kata Jufri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN Enrekang belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan terkait jadwal dan kepastian pengukuran tersebut.
Pewarta: Tim
Editor : Min
