SOPPENG, Centerinvestigasi.id– 16 Maret 2026. Kebijakan kerja sama atau langganan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menuai sorotan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng diduga melakukan penentuan media secara selektif dalam kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah perusahaan pers mempertanyakan peluang kerja sama langganan media dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Diskominfo.
Menindaklanjuti informasi yang beredar di kalangan insan pers tersebut, Pimpinan Redaksi Media Center Investigasi (Centerinvestigasi.id), Rusmin, mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 16 Maret 2026.
Dalam pesan konfirmasi tersebut, Media Center Investigasi meminta penjelasan resmi terkait mekanisme dan kriteria yang digunakan Diskominfo Soppeng dalam menentukan media yang dapat menjadi mitra kerja sama publikasi pemerintah daerah.
Selain itu, konfirmasi juga mempertanyakan apakah terdapat pembatasan jumlah media yang dapat berlangganan serta apakah masih terbuka peluang bagi media lain yang memenuhi persyaratan administrasi untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut hanya berstatus telah dibaca, tanpa adanya tanggapan maupun klarifikasi dari pihak Diskominfo Kabupaten Soppeng.
Sikap bungkam tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan insan pers terkait transparansi pengelolaan kerja sama media yang menggunakan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari uang rakyat.
Jika benar terdapat praktik penentuan media secara selektif atau pembatasan secara tertutup, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan kerja sama publikasi pemerintah daerah.
Sejumlah kalangan menilai, kebijakan kerja sama media oleh pemerintah daerah seharusnya dilaksanakan secara terbuka, objektif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh perusahaan pers yang memenuhi persyaratan administratif dan profesional.
Media Center Investigasi menegaskan bahwa konfirmasi ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial serta memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga saat ini, Media Center Investigasi tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, maka persoalan ini berpotensi menjadi perhatian publik lebih luas terkait transparansi kebijakan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Pewarta / Editor : Min
