Konawe Utara, Centerinvestigasi.id ,7 Agustus 2025 –Aktivitas pertambangan CV. UNAAHA BAKTI PERSADA (UBP) di Desa Morombo, Kabupaten Konawe Utara, kembali menjadi sorotan. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) seluas kurang lebih 160 hektare itu disebut-sebut masih melakukan produksi ore nikel, meskipun sumber daya di wilayah izinnya dikabarkan telah menipis.
Yang menjadi perhatian adalah munculnya dugaan bahwa aktivitas penambangan dilakukan di luar wilayah konsesi yang sah. Jika benar, hal ini berpotensi melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang mengatur pidana atas kegiatan penambangan tanpa izin resmi.
Seorang pakar hukum pertambangan menilai bahwa jika benar penambangan dilakukan di luar wilayah izin, maka hal itu “bukan lagi pelanggaran administratif, melainkan sudah masuk wilayah pidana.”
Potensi Pelanggaran Berlapis: Minerba dan Lingkungan
Selain aspek perizinan, aktivitas penambangan yang melampaui batas IUP juga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dijerat dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Desakan Penegakan Hukum dan Audit Produksi
Meningkatnya perhatian publik mendorong sejumlah pihak untuk meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan. Ada kekhawatiran bahwa praktik tersebut disertai manipulasi dokumen, laporan produksi yang tidak sesuai, dan potensi kolusi antara pelaku usaha dan oknum di lapangan.
“Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola sumber daya alam kita,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Peran Donatur dalam Sorotan
Isu mengenai keterlibatan seorang pelaku usaha asal Batam yang diduga sebagai penyandang dana atau donatur juga mencuat. Diduga, figur tersebut ikut mengendalikan operasional dan ekspor ore dari wilayah tersebut. Praktik seperti ini dinilai membuka celah terhadap potensi pelanggaran hukum lain, termasuk penyamaran kepemilikan dan pencucian uang.
Redaksi Centerinvestigasi.id membuka ruang bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan objektivitas informasi.
Pewarta: Tim
Editor: Min
