MAKASSAR, Centerinvestigasi.id – Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Makassar kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, ULP dituding telah membatalkan secara sepihak sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya telah ditayangkan pada Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Inaproc Kota Makassar. Ironisnya, proyek-proyek yang dibatalkan tersebut diduga kuat merupakan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Langkah ULP ini disayangkan oleh Ketua Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Kota Makassar, Ir. Munir. Kepada awak media pada Sabtu (11/7/2026), Munir menegaskan bahwa pembatalan ini sangat merugikan masyarakat karena berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pelayanan pemerintahan tingkat kelurahan.
”Kami mempertanyakan komitmen dan kinerja ULP. Proses pengadaan barang dan jasa ini justru berbanding terbalik dengan besarnya serapan anggaran APBD pada Sekretariat Kota Makassar, khususnya di Bagian ULP sendiri,” cetus Munir tegas.
Munir mengungkapkan, fenomena bongkar-pasang pembatalan paket tender ini bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan catatan BPPI, sejak tahun 2025 sudah ada beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan, kemudian dibatalkan sepihak, lalu kembali ditenderkan ulang pada tahun anggaran berikutnya.
”Anggaran operasional Bagian Barjas (Barang dan Jasa) Kota Makassar jalan terus dan terserap, tetapi produk atau hasil kerjanya tidak ada akibat proyek terus-menerus dibatalkan,” kritik Munir.
Dampak dari karut-marut proses tender ini, menurut BPPI, berpotensi besar menghambat realisasi serapan anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih jauh, program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan visi pemerintahan MULIA terancam lumpuh.
Beberapa proyek vital yang dilaporkan batal di antaranya adalah pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan di Puskesmas Sudiang Raya, Puskesmas Kaluku Bodoa, serta Puskesmas Ujungpandang Baru. Tidak hanya sektor kesehatan, fasilitas pelayanan publik tingkat bawah juga ikut terdampak, seperti proyek pembangunan Kantor Kelurahan Kunjung Mae dan Kantor Kelurahan Boa Kana.
Menutup keterangannya, Munir mendesak Pemerintah Kota Makassar melalui ULP untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai alasan teknis maupun hukum di balik pembatalan massal paket tender tersebut. Langkah transparansi ini dinilai penting agar tidak memicu spekulasi liar dan mosi tidak percaya dari masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Centerinvestigasi.id masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Kepala ULP maupun perwakilan Pemerintah Kota Makassar guna mendapatkan ruang klarifikasi berimbang. (Red)
