KOLAKA UTARA ,Centerinvestigasi.id,28 Agustus 2026 — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kolaka Utara menyatakan sikap tegas terhadap penanganan dugaan kasus korupsi dalam program Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2025. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Desakan itu disampaikan sebagai bentuk tuntutan agar aparat penegak hukum bekerja secara transparan, profesional, dan berani mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila bukti dan hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan hukum.
Aliansi menilai, penanganan perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan serta siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara untuk segera memberikan kepastian hukum. Jika berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan telah terpenuhi unsur pidananya, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera ditetapkan sesuai ketentuan hukum,” tegas Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kolaka Utara.
Menurut mereka, proses hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dan pengumpulan keterangan semata. Penegakan hukum harus berujung pada kejelasan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Aliansi juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran. Uang yang bersumber dari anggaran negara maupun daerah merupakan uang rakyat dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, mereka meminta Kejari Kolaka Utara membuka informasi perkembangan perkara secara proporsional kepada publik tanpa mengganggu proses penyidikan.
“Jangan sampai perkara yang menyangkut kepentingan publik justru kehilangan kepastian. Hukum harus bekerja tanpa pandang bulu. Jika ada bukti, tindak secara hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik secara terang,” lanjut pernyataan Aliansi.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan ditujukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Mereka pun menyerukan agar masyarakat terus mengawal proses hukum dugaan perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan.
“Jangan biarkan koruptor merajalela di daerah kita. Tegakkan hukum, buka fakta, dan selamatkan uang rakyat.”
Dengan tuntutan tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kolaka Utara berharap Kejaksaan Negeri Kolaka Utara menunjukkan keseriusannya dalam menangani dugaan perkara Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2025 serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
