Mamuju, Centerinvestigasi.id— 05 September 2026 Sejumlah mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Tomakaka mempertanyakan dugaan adanya pemotongan dana bantuan pendidikan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pihak ketiga yang disebut-sebut mengatasnamakan pengurus KIP Kuliah di lingkungan universitas.
Mahasiswa penerima KIP Kuliah mengaku merasa resah atas adanya dugaan pemotongan tersebut.
Mereka mempertanyakan dasar kewenangan pihak tertentu yang melakukan pemotongan terhadap hak mahasiswa penerima bantuan pendidikan, terlebih apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa penjelasan dan mekanisme yang transparan.
Tidak hanya persoalan pemotongan, mahasiswa juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi agar persoalan tersebut tidak disampaikan kepada publik maupun pihak yang berwenang. Mereka mengaku mendapat tekanan dan bahkan disebut akan dikeluarkan dari program KIP Kuliah apabila membocorkan atau mempermasalahkan dugaan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan mahasiswa: apakah dana KIP Kuliah memang dapat dipotong atau dikelola oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dan dasar hukum yang jelas?
Para penerima KIP Kuliah berharap pihak Universitas Tomakaka dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai mekanisme pencairan, besaran bantuan yang diterima mahasiswa, serta apabila benar terdapat potongan, ke mana dan atas dasar apa dana tersebut dipotong.
Mahasiswa juga meminta pihak terkait memastikan bahwa penerima KIP Kuliah tidak mendapatkan tekanan maupun ancaman akibat menyampaikan keberatan atau mempertanyakan hak mereka.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nominal bantuan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Untuk memastikan informasi berimbang, pihak Universitas Tomakaka dan pihak yang disebut sebagai pengelola/pengurus KIP Kuliah perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara terbuka dasar serta mekanisme pengelolaan dana KIP Kuliah tersebut.
Mahasiswa berharap persoalan ini dapat segera ditelusuri oleh pihak berwenang sehingga tidak ada mahasiswa penerima KIP Kuliah yang dirugikan ataupun kehilangan haknya hanya karena mempertanyakan penggunaan dan pencairan bantuan yang seharusnya mereka terima.
