SOPPENG, Centerinvestigasi.id – Kelangkaan gas LPG (Elpiji) bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali menjadi sorotan warga di Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026).
Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh gas Elpiji 3 kilogram yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga. Mereka harus mendatangi sejumlah pengecer, namun sebagian besar mengaku stok telah habis.
Salah seorang warga Kayangan, Kelurahan Botto, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa kelangkaan tersebut telah berlangsung dan sangat menyulitkan masyarakat.
“Kami susah sekali mendapatkan gas Elpiji 3 kilogram. Sudah mencari ke sana kemari, tetapi hampir semua pengecer mengatakan stok habis. Kondisi ini sangat menyulitkan kami untuk memasak kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Menindaklanjuti keluhan warga, Tim Investigasi Centerinvestigasi.id melakukan konfirmasi kepada pihak Depo Parepare terkait pasokan gas LPG 3 kilogram ke wilayah Kabupaten Soppeng.
Dalam keterangannya, pihak Depo Parepare menyampaikan bahwa proses penyaluran dari fasilitas pengisian menuju agen berjalan sebagaimana mestinya.
“Suplai dari pengisian gas ke agen tetap berjalan normal, Pak. Tidak ada kendala,” ujar pihak Depo Parepare saat dikonfirmasi oleh Tim Investigasi Centerinvestigasi.id.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat di sejumlah titik di Kelurahan Botto masih mengaku kesulitan memperoleh gas Elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer karena stok disebut habis.
Perbedaan antara keterangan pihak Depo Parepare yang menyatakan pasokan ke agen berjalan normal dengan kondisi yang dikeluhkan masyarakat di tingkat pengecer menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut. Diharapkan pihak agen, pangkalan, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi distribusi hingga ke masyarakat.
Centerinvestigasi.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait serta akan terus menelusuri persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
