Scroll untuk baca artikel
Example 300250
Example floating
Example floating
Example 728x250
DAERAH - DESAEKONOMI & BISNISHUKUM & HAMSUARA RAKYAT

Penambahan Tanggul Water Intake Smelter PT CMP Disorot, Aliran Sungai Diduga Terganggu, Hak Masyarakat Dipertanyakan

639
×

Penambahan Tanggul Water Intake Smelter PT CMP Disorot, Aliran Sungai Diduga Terganggu, Hak Masyarakat Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KOLAKA,Centerinvestigasi.id – Aktivitas penambahan ketinggian tanggul bendungan pada fasilitas water intake Smelter PT CMP yang diduga berkaitan dengan pemanfaatan air untuk kepentingan industri kini menjadi perhatian serius masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.

Example 300×600

Berdasarkan hasil investigasi lapangan Tim Investigasi CenterInvestigasi.id, perubahan ketinggian tanggul tersebut diduga berdampak terhadap kelancaran aliran sungai, khususnya pada bagian hulu bendungan yang berasal dari arah jembatan.

Kondisi yang ditemukan di lapangan memperlihatkan adanya air sungai yang tertahan dan mengalami genangan. Warga juga mengeluhkan perubahan kualitas air yang menjadi keruh, kotor, serta mengeluarkan bau tidak sedap. Sampah dan kotoran yang terbawa aliran sungai dikhawatirkan semakin menumpuk akibat tidak lancarnya pergerakan air.

Persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, sungai bukan hanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan industri, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, sosial, dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Ketika pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan industri diduga mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan masyarakat kehilangan akses terhadap air yang selama ini dimanfaatkan, maka persoalan tersebut tidak lagi sebatas urusan teknis operasional perusahaan. Persoalan ini telah menyentuh aspek perlindungan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya air, serta kepentingan masyarakat.

Regulasi Sumber Daya Air yang Patut Diperiksa

Dalam perspektif hukum, persoalan ini perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertama, Pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2019.

Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

– Terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai.

– Kerusakan sumber air dan/atau prasarananya.

– Terganggunya upaya pengawetan air.

– Pencemaran air.

Apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan bahwa penambahan tanggul tersebut mengakibatkan terganggunya tata air sungai atau pencemaran air, maka kegiatan yang menjadi penyebabnya patut diperiksa berdasarkan ketentuan tersebut.

Kedua, Pasal 44 UU Nomor 17 Tahun 2019.

Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha wajib didasarkan pada izin dan harus memperhatikan fungsi kawasan serta kelestarian lingkungan hidup.

Artinya, pemanfaatan air sungai untuk menunjang kegiatan industri tidak dapat hanya didasarkan pada kebutuhan operasional perusahaan. Legalitas penggunaan air dan kesesuaiannya dengan ketentuan perizinan harus dapat dibuktikan.

Ketiga, Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2019.

Ketentuan ini menjadi dasar pemeriksaan terhadap kewajiban memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air dan kegiatan nonkonstruksi pada sumber air.

Oleh karena itu, penambahan konstruksi tanggul pada fasilitas water intake perlu diperiksa apakah telah memperoleh persetujuan atau izin yang diwajibkan sesuai kewenangan instansi terkait.

Keempat, Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 17 Tahun 2019.

Kedua pasal tersebut mengatur konsekuensi pidana terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, termasuk kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air tanpa izin dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya tata air, kerusakan sumber air, atau pencemaran air.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur perbuatan, dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Aspek AMDAL dan Persetujuan Lingkungan Tidak Boleh Diabaikan

Selain regulasi sumber daya air, kegiatan tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Khususnya, perlu diperiksa kesesuaian kegiatan penambahan tanggul dengan dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan yang menjadi dasar persetujuan lingkungan perusahaan.

Apabila perubahan konstruksi atau kegiatan operasional tersebut mengubah dampak lingkungan yang sebelumnya telah dikaji, maka perlu dipastikan apakah diwajibkan adanya perubahan atau penyesuaian persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga perlu menjelaskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan, termasuk bagaimana dampak terhadap kualitas air, kelancaran aliran sungai, serta potensi banjir di kawasan permukiman masyarakat dikendalikan.

Hal ini penting agar dokumen lingkungan tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan industri.

Keluhan Warga Menjadi Peringatan atas Dampak Lingkungan

Sejumlah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menyampaikan keberatan atas kondisi yang mereka alami.

Mallafian menilai sungai merupakan sumber penghidupan masyarakat yang tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan industri.

Mangga, warga yang telah puluhan tahun bermukim di sekitar sungai, mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila air sungai terus mengalami perubahan kualitas.

Sementara itu, Nurjannah mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memperbesar risiko banjir ketika musim penghujan tiba. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya air banjir sudah hampir memasuki rumah warga, dengan jarak yang diperkirakan hanya sekitar satu jengkal.

Kekhawatiran masyarakat tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis, bukan sekadar jawaban normatif. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan apakah perubahan konstruksi tanggul berpengaruh terhadap kapasitas aliran sungai dan risiko genangan di permukiman.

Peninjauan Tim Enviro Belum Menjawab Keluhan Masyarakat

Informasi yang dihimpun Tim Investigasi menyebutkan bahwa tim lingkungan (enviro) perusahaan sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap kondisi air sungai bersama masyarakat.

Namun, berdasarkan keterangan warga, hingga berita ini disusun belum terlihat tindak lanjut konkret yang mampu menjawab persoalan aliran air dan kualitas sungai.

Jika peninjauan memang telah dilakukan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, langkah korektif yang direncanakan, serta waktu pelaksanaannya.

Jangan sampai keluhan masyarakat hanya berhenti pada kegiatan peninjauan tanpa diikuti tindakan pemulihan dan pencegahan dampak lingkungan.

Warga Meminta Penyelesaian dalam 2 x 24 Jam

Masyarakat berharap pihak perusahaan segera memberikan tanggapan resmi dan langkah penanganan konkret dalam waktu 2 x 24 jam sejak aspirasi disampaikan.

Apabila belum terdapat penyelesaian yang jelas, warga menyatakan akan menempuh mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah daerah serta instansi berwenang, termasuk meminta pemeriksaan langsung terhadap fasilitas water intake.

Masyarakat menginginkan penyelesaian melalui dialog, keterbukaan informasi, dan tindakan nyata yang dapat menjamin kelestarian sungai serta keselamatan lingkungan permukiman.

Instansi Berwenang Diminta Turun Tangan

Tim Investigasi CenterInvestigasi.id memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup, instansi pengelola sumber daya air, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan independen diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

1. Apakah penambahan ketinggian tanggul water intake telah memperoleh izin atau persetujuan yang diwajibkan?

2. Apakah pemanfaatan air sungai untuk kepentingan industri telah memiliki izin pengusahaan atau persetujuan penggunaan sumber daya air sesuai ketentuan?

3. Apakah perubahan konstruksi tanggul telah sesuai dengan dokumen AMDAL atau persetujuan lingkungan perusahaan?

4. Apakah terdapat perubahan debit, kecepatan aliran, dan kapasitas tampung sungai setelah penambahan tanggul?

5. Apakah kondisi air yang keruh dan berbau berkaitan dengan perubahan aliran atau terdapat sumber pencemaran lain?

6. Apakah perubahan konstruksi tersebut meningkatkan risiko banjir terhadap permukiman masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen, pengukuran teknis, serta pengujian kualitas air oleh pihak yang kompeten.

Investasi industri harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kepentingan operasional perusahaan tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sungai merupakan sumber kehidupan bersama. Karena itu, setiap kegiatan pemanfaatannya harus tunduk pada hukum, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.

CenterInvestigasi.id akan terus mengawal persoalan ini serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT CNI, PT CMP, maupun instansi pemerintah terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250
Penulis: Andi.TawengEditor: Redaksi
Example 120x600
Example 300×600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *