Scroll untuk baca artikel
Example 300250
Example floating
Example floating
Example 728x250
BERITABREAKING NEWSEKONOMI & BISNISTNI - POLRI

Antrean Kendaraan Berjerigen di Toari Jadi Sorotan, Pertamina dan Polsek Watubangga Diminta Beri Penjelasan

52
×

Antrean Kendaraan Berjerigen di Toari Jadi Sorotan, Pertamina dan Polsek Watubangga Diminta Beri Penjelasan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KOLAKA, CenterInvestigasi.id – Aktivitas antrean kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen di wilayah Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan masyarakat terkait pengawasan distribusi BBM.

Aktivitas tersebut perlu mendapat perhatian serius, khususnya menyangkut mekanisme pengisian, jenis BBM yang disalurkan, kelengkapan dokumen atau surat rekomendasi, serta kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan yang berlaku.

Example 300×600

Masyarakat mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengisian BBM menggunakan jerigen, terutama apabila aktivitas tersebut dilakukan secara berulang dan dalam jumlah yang perlu mendapat perhatian.

Persoalan ini penting untuk diklarifikasi guna memastikan bahwa penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan Kepolisian Ikut Menjadi Sorotan

Selain pihak Pertamina, perhatian masyarakat juga tertuju pada fungsi pengawasan aparat kepolisian, khususnya Polsek Watubangga yang membawahi wilayah hukum Kecamatan Toari.

Publik berharap aparat kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai langkah pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan maupun pengumpulan BBM menggunakan jerigen di wilayah tersebut.

Apabila aktivitas yang dipersoalkan masyarakat memang berlangsung secara berulang, sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sesuai ketentuan atau justru terdapat indikasi penyimpangan.

Kapolsek Watubangga diharapkan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pengawasan jajarannya, termasuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah Toari.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, pembiaran yang terbukti, ataupun keterlibatan oknum, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pertamina Diminta Turun Melakukan Pemeriksaan

Sorotan berikutnya diarahkan kepada pihak Pertamina selaku pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan rantai distribusi BBM sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Pertamina diminta melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pelayanan dan penyaluran BBM di wilayah Desa Toari, termasuk memastikan apakah pengisian menggunakan jerigen telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis.

Hal yang perlu diklarifikasi antara lain apakah pengisian tersebut menggunakan surat rekomendasi yang sah, apakah volume BBM sesuai alokasi, serta apakah penggunaannya sesuai dengan peruntukan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran SOP, penyimpangan distribusi, atau keterlibatan oknum dalam praktik yang merugikan masyarakat, Pertamina diharapkan mengambil tindakan tegas berdasarkan hasil pemeriksaan.

Evaluasi terhadap pengelola maupun petugas yang bertanggung jawab juga perlu dilakukan apabila ditemukan bukti adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa distribusi BBM berlangsung secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.

Landasan Hukum yang Perlu Menjadi Perhatian

Persoalan distribusi dan pengangkutan BBM perlu ditelaah berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 55 terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah serta ketentuan terkait BBM penugasan sesuai rumusan hukum yang berlaku.

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

3. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025, terkait penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan.

Perlu ditegaskan bahwa penggunaan jerigen tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Penilaiannya harus memperhatikan jenis BBM, dokumen rekomendasi, volume, tujuan penggunaan, serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

Desakan Masyarakat kepada Pihak Terkait

Atas persoalan tersebut, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pihak terkait, antara lain:

1. Meminta Pertamina melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran BBM di wilayah Desa Toari.
2. Memastikan pengisian BBM menggunakan jerigen memenuhi persyaratan dan sesuai peruntukan.
3. Meminta klarifikasi mengenai dugaan pengumpulan maupun penimbunan BBM yang menjadi perhatian masyarakat.
4. Mendesak Kapolsek Watubangga melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan di wilayah hukumnya.
5. Meminta pemeriksaan apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum dalam penyimpangan distribusi BBM.
6. Mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada tindak pidana.
7. Memastikan distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.

Keterbukaan dan Klarifikasi Menjadi Kunci

Redaksi memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian bersama. Distribusi BBM merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga pengawasannya harus dilaksanakan secara optimal.

Pertamina dan aparat kepolisian diharapkan tidak mengabaikan pertanyaan publik yang berkembang. Klarifikasi terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran dan pengawasan BBM di wilayah Toari.

Apabila tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan resmi dari pihak terkait tentu dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, penanganan harus dilakukan secara profesional dan sesuai hukum.

Redaksi CenterInvestigasi.id tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan informasi tambahan dari pihak Pertamina, pengelola penyalur BBM, Polsek Watubangga, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini.

Lokasi: Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

 

Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250
Example 120x600
Example 300×600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *