SOPPENG, Centerinvestigasi.id – Kasus tanah milik Almarhumah Nondeng di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, kembali menjadi sorotan. Proses pengukuran dan pemetaan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03261/JAMPU atas nama Nondeng dinilai belum juga ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Soppeng.
Hal itu disampaikan Rusmin, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Barisan Patriot Peduli Indonesia (LSM DPD-BPPI) Soppeng, saat mendatangi Kantor Redaksi http://Centerinvestigasi.id, Selasa (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rusmin menunjukkan dua dokumen pendukung, yakni Berita Acara Kesepakatan Tanah tertanggal 14 November 2025 dan Surat Perintah Setor (SPS) BPN Soppeng Nomor Berkas 1198/2026 yang telah lunas.
Berdasarkan Berita Acara tersebut, Pihak Pertama (Ahli Waris Almarhumah Nondeng) dan Pihak Kedua (I Madda) menyatakan sepakat untuk menerima hasil pengukuran BPN Soppeng atas SHM Nomor 03261/JAMPU atas nama Nondeng.
Kesepakatan itu menyebutkan, apabila tanah sengketa di Desa Jampu tersebut masuk dalam sertifikat milik Nondeng, Pihak Kedua bersedia melepaskannya. Sebaliknya, apabila tidak masuk, Pihak Pertama yang akan melepaskan.
“Dulu yang keberatan adalah saudara kami, Rosmiati.
Sekarang beliau sudah mengalah dan justru mendesak agar segera dipatok. Artinya, semua pihak sudah sepakat,” ujar Rusmin, yang bertindak sebagai saksi dalam penyusunan Berita Acara tersebut.
Terkait administrasi, Rusmin menunjukkan SPS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng tertanggal 6 Februari 2026. Dokumen tersebut atas nama pemohon Rusmin (a.n. Pemohon Nondeng), Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, dengan alas hak HM No. 20.11.02.01.1.03261.
Rincian pembayaran meliputi biaya Penggantian Blanko Sertifikat sebesar Rp50.000 dan Pengukuran serta Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp173.280, dengan total Rp223.280 yang telah distempel lunas oleh PT Pos Indonesia.
“Saya sudah sampaikan ke pihak pengukur BPN agar segera mematok karena mereka sudah sepakat dan bersedia menerima hasilnya. Namun, hingga kini proses tersebut belum juga dilaksanakan,” tegas Rusmin.
Ia mendesak BPN Kabupaten Soppeng untuk segera menyelesaikan tugas tunjuk batas dan pemancangan patok atas tanah Almarhumah Nondeng di Desa Jampu sesuai dengan Berita Acara kesepakatan serta bukti pembayaran yang telah dilampirkan.
Mengonfirmasi hal ini, Redaksi http://Centerinvestigasi.id telah berupaya menghubungi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng melalui saluran resmi untuk meminta klarifikasi dan hak jawab. Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari pihak BPN Soppeng belum kami peroleh. Redaksi berkomitmen untuk memperbarui (update) berita ini apabila ada keterangan lanjutan dari pihak terkait.
Kontak Redaksi:
Untuk konfirmasi, klarifikasi, atau penggunaan hak jawab, pihak terkait dapat menghubungi Redaksi http://Centerinvestigasi.id melalui WhatsApp di No: 0823-3293-0636 atau email ke centerinvestigasi@gmail.com




















