Kolaka, Centerinvestigasi.id 14 Desember 2025— Mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berlokasi di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, kini menjadi sorotan publik. Proyek berskala besar yang diketahui menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai yang fantastis serta melibatkan beberapa perusahaan nasional dan lokal ini dinilai membutuhkan pengawasan ketat dari pejabat berwenang agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak sosial di kemudian hari.
Berdasarkan hasil penelusuran awal tim Centerinvestigasi.id, proyek PLTG tersebut memiliki nilai strategis nasional sekaligus berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Namun demikian, hingga saat ini informasi detail mengenai besaran anggaran APBN yang digelontorkan, nilai kontrak proyek, skema pembiayaan, tahapan pekerjaan, perizinan, serta pembagian peran masing-masing perusahaan pelaksana belum sepenuhnya dibuka secara transparan kepada publik.
Sejumlah warga Kelurahan Wolo menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mengingat besarnya dana negara yang digunakan. Mereka menilai, proyek bernilai fantastis dengan keterlibatan banyak perusahaan berpotensi rawan terjadi praktik tidak transparan apabila pengawasan dari instansi teknis dan aparat penegak hukum (APH) tidak dilakukan secara maksimal sejak awal.
“Ini proyek besar, dan dananya dari APBN nilainya pasti sangat besar. Sudah seharusnya semua prosesnya terbuka, mulai dari perizinan, penggunaan anggaran negara, sampai dampak lingkungan. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton, sementara uang negara dikelola tanpa keterbukaan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mendesak pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi pengawas terkait untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk memastikan seluruh dokumen perizinan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dipenuhi sesuai ketentuan. Transparansi dinilai mutlak diperlukan guna memastikan proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak merugikan keuangan negara, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang.
Selain itu, warga meminta agar APH turut melakukan pengawasan preventif terhadap penggunaan dana APBN dalam proyek tersebut, guna mencegah potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik koruptif yang kerap muncul dalam proyek-proyek berskala besar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait besaran anggaran APBN, mekanisme pengawasan, serta keterbukaan informasi publik dalam proyek pembangunan PLTG di Kelurahan Wolo. Tim Centerinvestigasi.id akan terus melakukan penelusuran mendalam dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak berwenang guna memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Pewarta : Tim
Editor : Redaksi
