Kolaka, Sulawesi Tenggara, Centerinvestigasi.id – Dugaan kelalaian manajerial mencuat di lingkungan PLN Cabang Kolaka setelah beredarnya laporan masyarakat terkait aktivitas petugas lapangan yang melakukan pemeriksaan KWh meter tanpa dilengkapi identitas resmi (ID Card) maupun surat tugas.
Peristiwa ini menuai sorotan publik karena dianggap berpotensi membahayakan keamanan warga serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pelayanan publik. Dalam praktik standar operasional, setiap petugas lapangan seharusnya dibekali atribut resmi dan dokumen penugasan sebagai bentuk legitimasi saat berinteraksi dengan pelanggan.
Sejumlah warga mengaku didatangi oleh oknum yang mengatasnamakan petugas PLN, melakukan pemeriksaan instalasi listrik, bahkan meminta identitas berupa KTP, namun tidak mampu menunjukkan tanda pengenal maupun surat tugas yang sah.
“Kami jadi ragu, karena tidak ada bukti kalau mereka benar petugas resmi. Ini sangat meresahkan,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap pengawasan internal dan tanggung jawab pimpinan cabang PLN Kolaka. Jika benar petugas tersebut merupakan bagian dari tim resmi, maka absennya ID Card dan surat tugas mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian dan distribusi tugas.
Sebaliknya, apabila mereka bukan petugas resmi, maka hal ini menunjukkan lemahnya pengamanan identitas institusi yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Selaku pelayanan publik , pimpinan cabang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh personel lapangan bekerja sesuai prosedur, termasuk kelengkapan identitas dan legalitas tugas.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut keamanan dan kepercayaan publik. Harus ada evaluasi menyeluruh,”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PLN Kolaka terkait kejadian tersebut. Publik pun mendesak adanya transparansi serta langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhak menolak setiap aktivitas pemeriksaan apabila petugas tidak dapat menunjukkan identitas resmi dan surat tugas yang sah. Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyalahgunaan nama instansi.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa profesionalisme dan kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
