KOLAKA, CenterInvestigasi.id — Persoalan komunikasi antara masyarakat Kecamatan Wolo dan PT CMP menjadi sorotan. Tokoh pemuda Wolo, Mallafian, mempertanyakan sikap Human Capital Superintendent PT CMP yang menurut keterangannya memblokir akses komunikasi seorang pemuda yang hendak meminta klarifikasi.
Bagi Mallafian, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai urusan komunikasi pribadi. Menurutnya, ketika aktivitas perusahaan berada di tengah lingkungan masyarakat, hubungan komunikasi dengan warga lokal merupakan bagian penting yang perlu dijaga secara terbuka dan saling menghormati.
Ia menilai, masyarakat yang ingin meminta penjelasan atau melakukan klarifikasi semestinya memperoleh ruang komunikasi yang wajar, bukan justru menghadapi hambatan komunikasi.
“Kalau masyarakat ingin melakukan klarifikasi, seharusnya dibuka ruang komunikasi. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dihargai hanya karena ingin mendapatkan penjelasan,” tegas Mallafian.
Menurutnya, Kecamatan Wolo memiliki nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap pihak yang menjalankan aktivitas pekerjaan di wilayah tersebut diharapkan mampu menempatkan komunikasi dan penghormatan terhadap masyarakat sebagai bagian dari hubungan sosial.
Mallafian tidak hanya mempersoalkan tindakan pemblokiran komunikasi tersebut. Ia juga mendesak manajemen PT CMP melakukan evaluasi terhadap persoalan yang terjadi, termasuk mengevaluasi penempatan personel yang bersangkutan di wilayah Kecamatan Wolo.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan komunikasi antara personel perusahaan dan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
“Manajemen PT CMP perlu mengatur dan mengevaluasi persoalan ini. Kalau memang komunikasi dengan masyarakat tidak bisa dijalankan dengan baik, tentu harus ada langkah dari manajemen,” ujarnya.
Mallafian bahkan meminta agar personel yang dipersoalkan tidak lagi ditempatkan di wilayah Kecamatan Wolo apabila hasil evaluasi internal perusahaan menunjukkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan pola hubungan yang diharapkan antara perusahaan dan masyarakat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi ini mulai mendapat perhatian serius dari unsur pemuda Wolo.
Mallafian juga menyampaikan sikap tegas apabila manajemen PT CMP tetap mempertahankan penempatan personel yang dipersoalkan di wilayah Kecamatan Wolo tanpa penyelesaian yang jelas.
Ia menyatakan siap berada di garda terdepan dalam penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi demonstrasi.
“Saya siap berada di garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi apabila PT CMP tetap memberikan ruang kerja di Wolo tanpa menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan sikap Mallafian dalam menyikapi persoalan yang menurutnya menyangkut penghormatan dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal.
Meski demikian, setiap penyampaian aspirasi maupun aksi demonstrasi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban umum.
Di tengah munculnya keberatan tersebut, penjelasan dari manajemen PT CMP mengenai persoalan pemblokiran komunikasi, alasan tindakan tersebut, serta sikap perusahaan terhadap tuntutan evaluasi personel masih diperlukan.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi PT CMP maupun pihak Human Capital Superintendent yang disebut dalam persoalan ini.
Dengan demikian, substansi persoalan tidak berhenti pada satu versi keterangan, tetapi dapat diuji melalui penjelasan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Bagi masyarakat Wolo, persoalan ini kini bukan semata tentang satu kontak komunikasi yang diblokir. Persoalannya adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal dibangun ketika kegiatan usaha berlangsung di tengah lingkungan sosial masyarakat.
Komunikasi yang tertutup berpotensi melahirkan pertanyaan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka memberi ruang bagi klarifikasi sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
Redaksi akan menindaklanjuti informasi dan konfirmasi dari pihak terkait secara proporsional berdasarkan data serta keterangan yang dapat diverifikasi.
Team
