PANGKEP, CENTERINVESTIGASI.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi sorotan. Berdasarkan papan informasi APBDes yang terpasang di depan kantor desa, dana desa tahun 2025 mencapai Rp 2,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 menyisakan SILPA sebesar Rp 11,7 juta.
Pantauan langsung Tim MEDIA CENTER INVESTIGASI pada Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 13:38 WITA di lokasi, terlihat papan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 dan APBDes Tahun Anggaran 2025 terpampang jelas. Keberadaan papan informasi tersebut merupakan bentuk transparansi sesuai amanat UU Desa.
Realisasi 2024 Tidak 100 Persen
Berdasarkan data pada baliho Realisasi APBDes 2024, total pendapatan desa dianggarkan sebesar Rp 2.072.005.195, namun yang terealisasi hanya Rp 2.051.588.210. Terdapat selisih kurang Rp 20.416.985.
Penyebab utama selisih tersebut berasal dari pos Bagi Hasil Pajak dan Retribusi . Dari anggaran Rp 82.129.000, hanya terealisasi Rp 61.596.750, atau kurang Rp 20.532.250.
Sementara untuk Belanja Desa, dari total anggaran Rp 2.070.372.141, realisasi mencapai Rp 2.038.161.056, menyisakan sisa belanja Rp 32.211.085.
Sisa belanja terbesar terdapat pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang menyisakan Rp 25.032.250 dari anggaran Rp 268.049.000. Realisasi hanya Rp 243.016.750.
Akibat selisih pendapatan dan belanja tersebut, SILPA / SiLPA Tahun Berjalan 2024 tercatat sebesar Rp 11.794.100. Data ini berdasarkan Peraturan Desa Bantimurung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.
APBDes 2025 Naik Jadi Rp 2,2 Miliar
Pada APBDes Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Desa Bantimurung naik menjadi Rp 2.217.459.302. Sumber pendapatan terdiri dari:
– Dana Desa (DD): Rp 824.796.000
– Alokasi Dana Desa (ADD): Rp 1.197.625.433
– Bagi Hasil Pajak (BHP): Rp 195.037.869
Total Belanja ditetapkan sebesar Rp 2.064.253.402 dengan rincian persentase terbesar:
1. Bidang Pemerintahan Desa 53% (Rp 1.178.302.533) – didominasi untuk SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa, dan operasional.
2. Bidang Pembangunan Desa 15% (Rp 332.173.000)
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 13% (Rp 283.589.869)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11% (Rp 244.988.000)
5. Bidang Penanggulangan Bencana & Keadaan Mendesak 1% (Rp 25.200.000) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) 7 KK.
6. Pengeluaran Pembiayaan 7% (Rp 165.000.000) untuk Penyertaan Modal BUMDes program Ketahanan Pangan.
Terdapat pembiayaan Netto Rp 153.205.900 dan SILPA tahun sebelumnya Rp 11.794.100 yang menjadi modal awal tahun 2025.
Catatan Investigasi
Ketua II Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Reformasi Nasional I ( DPP-SEPERNAS ), Rusmin, yang turun langsung ke lokasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi transparansi Pemerintah Desa Bantimurung yang telah memasang baliho APBDes secara terbuka.
“Ini contoh bagus, papan APBDes dipasang di depan kantor desa. Tapi kami tetap akan dalami, kenapa Bagi Hasil Pajak 2024 tidak terealisasi Rp 20 juta lebih, dan sisa belanja Pembinaan Masyarakat Rp 25 juta itu program apa yang tidak berjalan. Termasuk penyertaan modal BUMDes tahun 2025 yang naik jadi Rp 165 juta, harus jelas pertanggungjawaban BUMDes tahun sebelumnya,” ujar Rusmin kepada Media CENTER INVESTIGASI ( MCI ), Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, selama ini ia sengaja menjadi penonton untuk melihat proses hukum dan pengelolaan dana desa yang berjalan. Data-data seperti foto awal pekerjaan, papan proyek, dan data LPSE sudah ia kemas sebagai barang bukti untuk investigasi lanjutan jika ditemukan kejanggalan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Bantimurung, Rahman, belum memberikan keterangan resmi terkait rincian sisa belanja tersebut. Tim MCI masih berupaya mengkonfirmasi.
CENTERINVESTIGASI.ID – Mengungkap Fakta Mengawal Kebenaran
