TAKALAR —Centerinvestigasi.id, Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, mendapat sorotan dari sejumlah warga. Sorotan tersebut terutama menyangkut ketepatan sasaran penerima, proses verifikasi calon penerima, serta transparansi dalam mekanisme penyediaan bahan bangunan.
Pertanyaan warga mencuat setelah muncul informasi mengenai kondisi salah satu rumah yang disebut-sebut sudah lama tidak dihuni, namun namanya dikaitkan dengan proses penerimaan bantuan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta penjelasan mengenai bagaimana proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan calon penerima BSPS dilakukan.
Salah satu nama yang menjadi perhatian warga adalah Rabania Dg Kebo.
Saat dimintai keterangan mengenai status Rabania Dg Kebo, pendamping program BSPS di Desa Sanrobone yang disebut bernama Pabe memberikan penjelasan singkat.
«“Nanti kita usulkan Rabania Dg Kebo ke tahun depan,” ungkap Pabe selaku pendamping BSPS.»
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan di tengah masyarakat. Jika yang bersangkutan belum menjadi penerima pada tahun berjalan dan baru akan diusulkan pada tahun berikutnya, warga mempertanyakan parameter apa yang digunakan dalam menentukan skala prioritas penerima BSPS pada tahun berjalan.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan apabila di lapangan masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya dinilai membutuhkan perbaikan dan memenuhi kriteria program.
Warga Minta Verifikasi Tidak Sekadar Administratif
Masyarakat berharap proses verifikasi tidak berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi faktual calon penerima di lapangan.
Kondisi fisik rumah, tingkat kerusakan, kemampuan ekonomi, status kepemilikan atau penguasaan rumah, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam program perlu menjadi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga juga meminta agar penetapan penerima tidak menimbulkan kesan bahwa kedekatan personal menjadi faktor dalam menentukan siapa yang memperoleh bantuan.
Namun, dugaan mengenai adanya praktik “orang dekat” tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta dan membutuhkan pembuktian melalui data penerima, dokumen verifikasi, serta pemeriksaan dari instansi berwenang.
Karena itu, masyarakat menilai transparansi menjadi penting. Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, maka data dan mekanisme penetapan semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik sesuai kewenangan dan ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat.
Mekanisme Material Juga Dipertanyakan
Sorotan warga tidak hanya berhenti pada persoalan calon penerima. Mereka juga mempertanyakan mekanisme pembelian atau penyediaan material bangunan bagi penerima BSPS.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut adanya penerima bantuan yang diarahkan memperoleh bahan bangunan dari toko tertentu. Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menentukan tempat pembelian material, bagaimana harga dibandingkan dengan toko lain, dan sejauh mana pendamping atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang menjadi dugaan adanya pengaturan dalam pelaksanaan bantuan.
Apabila terdapat mekanisme atau ketentuan khusus mengenai penyediaan material, pihak pelaksana perlu menjelaskan dasar dan prosedurnya secara transparan. Sebaliknya, apabila penerima memiliki ruang untuk menentukan pilihan sesuai ketentuan program, hal tersebut juga perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Jangan Sampai Bantuan Pemerintah Kehilangan Substansi
BSPS pada prinsipnya merupakan program bantuan pemerintah yang harus diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan peningkatan kualitas tempat tinggal.
Karena itu, substansi persoalannya bukan sekadar siapa yang mendapatkan bantuan, melainkan apakah proses penetapannya benar-benar berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang rumahnya benar-benar membutuhkan perbaikan justru tersisih karena persoalan pendataan, verifikasi, atau mekanisme penentuan prioritas yang tidak dipahami publik.
Masyarakat Kecamatan Sanrobone pun meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi secara objektif terhadap proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pelaksanaan bantuan di lapangan.
Jika seluruh tahapan telah dilakukan sesuai prosedur, publik tentu berharap ada penjelasan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berharap dilakukan pembenahan agar program BSPS benar-benar memberikan manfaat kepada warga yang paling membutuhkan dan memenuhi persyaratan.
Media Center Investigasi mendorong pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai persoalan tersebut, termasuk dasar penetapan penerima, hasil verifikasi lapangan, serta mekanisme penyediaan material.
Sorotan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya mendorong agar program bantuan pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Catatan redaksi: informasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran, pengarahan pembelian material, maupun dugaan praktik “orang dekat” dalam pemberitaan ini masih berupa sorotan dan pertanyaan masyarakat. Media tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat bukti dan klarifikasi resmi dari pihak berwenang.
