Scroll untuk baca artikel
Example 300250
Example floating
Example floating
Example 728x250
BERITA

Dinas Pertanian Soppeng Dugaan Ketidakmerataan Bantuan Sumur di Kecamatan Marioriawa

972
×

Dinas Pertanian Soppeng Dugaan Ketidakmerataan Bantuan Sumur di Kecamatan Marioriawa

Sebarkan artikel ini
Oplus_16908288
Example 468x60

Soppeng,Centerinvestigasi.id 6 Desember 2025 – Penyaluran bantuan sumur bor untuk kelompok tani di Kecamatan Marioriawa kembali mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga dan tokoh kelompok tani menilai Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng terkesan pilih kasih dalam pendistribusian bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Oplus_16908288

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa kelompok tani sama sekali tidak pernah menerima bantuan, meskipun program sumur bor telah berjalan dua kali dalam satu tahun terakhir. Ironisnya, terdapat kelompok tani tertentu yang justru berulang kali mendapatkan bantuan, bahkan salah satu kelompok tani disebut menerima hingga tiga titik sumur dalam program yang berbeda.

Example 300×600

Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan petani yang merasa terabaikan. Mereka menilai keputusan penyaluran bantuan tidak mencerminkan asas pemerataan dan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara.

Seorang warga Marioriawa yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa ketidak merataan ini sudah lama dirasakan masyarakat.

“Kami hanya meminta keadilan. Ada kelompok yang tidak pernah disentuh bantuan sumur, sementara kelompok lain mendapat berkali-kali. Program ini anggarannya besar, tapi manfaatnya tidak dirasakan merata,” ujarnya.

Masyarakat berharap Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melakukan evaluasi menyeluruh terkait pendataan dan mekanisme penyaluran bantuan agar tidak lagi menimbulkan kecurigaan maupun kesan diskriminatif.

Selain itu, publik juga menuntut agar setiap realisasi kegiatan dilengkapi dengan papan informasi proyek, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi tentang transparansi penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber dana, volume pekerjaan, hingga pelaksana kegiatan.

Warga berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa bantuan pertanian benar-benar menyasar kelompok tani yang membutuhkan, bukan hanya kelompok tertentu yang mendapat prioritas tanpa alasan yang jelas.

Pewarta      : Andi Taweng

Editor          : Min

Example 300250
Example 120x600
Example 300×600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *