Watansoppeng,
Centerinvestigasi.id –
Minggu, 22 Juni 2025 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Soppeng menggelar konferensi pers di Hark Cafe Malaka. Agenda ini bertujuan untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terkait sikap Partai Golkar dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE, menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung penuh kadernya, termasuk Bupati Soppeng yang merupakan kader utama partai.
> “Komitmen Partai Golkar terhadap kader, khususnya Bupati yang merupakan kader Golkar, adalah prioritas kami. Kami secara rutin menggelar pertemuan dengan fraksi-fraksi untuk memastikan program pemerintah yang diusung Partai Golkar dikawal dan didampingi secara maksimal. Maka itu, kami merasa perlu meluruskan persepsi seolah-olah Partai Golkar menzalim kadernya. Pada dasarnya, itu tidak benar,” tegas Andi Kaswadi.
Ia menambahkan, Partai Golkar secara logika dan etika politik tidak mungkin membiarkan kadernya—dalam hal ini Bupati—bekerja sendiri dan kemudian disalahkan ketika ada dinamika di tengah masyarakat. Sebaliknya, menurutnya, itulah bentuk tanggung jawab partai untuk selalu berada di sisi kader yang diamanahi rakyat.
Terkait pemberitaan sebelumnya, Andi Kaswadi menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi langsung dengan fraksi di DPRD untuk mendapatkan klarifikasi.
Kronologi Kejadian
Menurut keterangan, surat dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Soppeng masuk ke DPRD sekitar pukul 14.00 WITA, namun rapat yang diminta juga dijadwalkan pada pukul 14.00 WITA di hari yang sama.
> “Ini menjadi catatan penting secara administratif dan teknis. Rapat yang dijadwalkan secara mendadak menyulitkan kehadiran lengkap unsur pimpinan DPRD, apalagi surat tersebut ditandatangani oleh Sekda tanpa pelimpahan wewenang secara resmi dari Bupati. Padahal, secara tata kelola, idealnya surat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati,” urai Kaswadi.
Ia juga menyoroti bahwa undangan rapat ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD, meski Ketua I diketahui sedang berada di tempat. Menurutnya, hal ini terlihat sepele namun menyangkut etika kelembagaan yang harus tetap dijaga.
Penegasan
Menutup keterangannya, Ketua DPD Golkar menyatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau pembiaran dari Partai Golkar terhadap dinamika yang terjadi, dan ia berharap pemberitaan ke depan dapat lebih berimbang dan menghindari kesimpulan prematur.
“Kami ingin mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara utuh, jangan sampai ada yang merasa dizalimi atau disudutkan tanpa dasar yang kuat. Golkar tetap solid, dan tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
Pewarta : Iwan Sanjaya
