Scroll untuk baca artikel
Example 300250
Example floating
Example floating
Example 728x250
POLITIK PEMERINTAHAN

BPN Soppeng Bilang “Bukan BPN yang Patok, Tapi Warga”, BPPI Soppeng: Bagaimana Warga Bisa Patok Kalau BPN Belum Tunjuk Batas?

446
×

BPN Soppeng Bilang “Bukan BPN yang Patok, Tapi Warga”, BPPI Soppeng: Bagaimana Warga Bisa Patok Kalau BPN Belum Tunjuk Batas?

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SOPPENG, Centerinvestigasi.id – Polemik tanah Almarhumah Nondeng di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, memasuki babak baru. Setelah berita pertama berjudul “Sudah Lunas Rp223.280, Kok Belum Dipatok? Ketua BPPI Soppeng Desak BPN” tayang, tim investigasi dari media http://Centerinvestigasi.id mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Soppeng beberapa hari yang lalu untuk meminta konfirmasi langsung.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BPN Soppeng menyampaikan pernyataan bahwa bukan BPN yang memasang patok, melainkan warga.

Example 300×600

Pernyataan itu langsung dipertanyakan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Barisan Patriot Peduli Indonesia (LSM DPD-BPPI) Kabupaten Soppeng, Rusmin.

“Pertanyaannya, apakah bisa warga pasang patok kalau tidak ditunjukkan oleh BPN? Warga mau patok di mana kalau titik koordinatnya belum ditunjukkan juru ukur?” tegas Rusmin kepada http://Centerinvestigasi.id, Kamis (19/11/2026).

SUDAH LUNAS, SUDAH SEPAKAT, TAPI BELUM DITUNJUK BATAS0aq! 

Kasus ini menyangkut tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03261/JAMPU atas nama Nondeng, di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja.

Rusmin menjelaskan, seluruh persyaratan administrasi dan kesepakatan sudah terpenuhi:

Pertama, sudah ada Berita Acara Kesepakatan Tanah tertanggal 14 November 2025. Dalam berita acara tersebut, Pihak Pertama (Ahli Waris Almarhumah Nondeng) dan Pihak Kedua (I Madda) menyatakan sepakat untuk menerima hasil pengukuran BPN Soppeng atas SHM Nomor 03261/JAMPU atas nama Nondeng.

Apabila tanah sengketa di Desa Jampu tersebut masuk dalam sertifikat milik Nondeng, Pihak Kedua bersedia melepaskannya. Sebaliknya, apabila tidak masuk, Pihak Pertama yang akan melepaskan.

“Dulu yang keberatan adalah saudara kami, Rosmiati. Sekarang beliau sudah mengalah dan justru mendesak agar segera dipatok. Artinya, semua pihak sudah sepakat menerima hasil ukur BPN,” ujar Rusmin, yang bertindak sebagai saksi dalam penyusunan Berita Acara tersebut.

Kedua, sudah ada Surat Perintah Setor (SPS) BPN Soppeng Nomor Berkas 1198/2026 tertanggal 6 Februari 2026 yang telah lunas. Dokumen tersebut atas nama pemohon Rusmin (a.n. Pemohon Nondeng), Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, dengan alas hak HM No. 20.11.02.01.1.03261.

Rincian pembayaran meliputi biaya Penggantian Blanko Sertifikat sebesar Rp50.000 dan Pengukuran serta Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp173.280, dengan total Rp223.280 yang telah distempel lunas oleh PT Pos Indonesia.

WARGA PASANG PATOK, BPN TUNJUK BATAS 

Rusmin menegaskan, pihaknya tidak menolak kewajiban warga memasang patok fisik. Namun, pemasangan patok itu tidak bisa dilakukan secara liar tanpa penunjukan batas dari BPN.

“Memang benar warga yang menyiapkan patoknya. Tapi yang menentukan titiknya di mana, batas utara, selatan, timur, baratnya di mana, itu tugas juru ukur BPN. Bukan warga yang kira-kira,” jelas Rusmin.

Menurutnya, jika warga disuruh memasang patok sendiri tanpa ditunjukkan BPN, akan menimbulkan masalah baru.

“Kalau warga disuruh patok sendiri, nanti kalau salah titik siapa yang tanggung jawab? Nanti kalau patoknya masuk ke tanah orang lain, siapa yang disalahkan? Itulah kenapa ada Berita Acara Kesepakatan, semua pihak sepakat menerima hasil pengukuran BPN, bukan hasil patok warga sendiri,” tegasnya.

Rusmin juga mempertanyakan fungsi biaya pengukuran yang sudah dibayar lunas.

“Kalau BPN bilang warga yang patok, lalu uang Pengukuran serta Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp173.280 itu untuk apa? Uang itu kan untuk BPN turun mengukur dan menunjukkan batas,” ujarnya.

BPN SUDAH TERIMA SURAT KONFIRMASI

Sebagai tindak lanjut, Redaksi http://Centerinvestigasi.id telah mengirimkan surat resmi Permintaan Konfirmasi / Hak Jawab Terkait Permohonan Penunjukan Batas SHM No. 03261/JAMPU Desa Jampu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Surat tersebut telah diterima secara resmi pada hari ini, Kamis 19 November 2026, yang dibuktikan dengan Tanda Terima.

 

Dalam Tanda Terima tersebut tertulis: “Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-11-2026), telah diterima surat dari http://CENTERINVESTIGASI.ID, Perihal Permintaan Konfirmasi / Hak Jawab Terkait Permohonan Penunjukan Batas SHM No. 03261/JAMPU Desa Jampu.”

Surat itu diterima di Watansoppeng, 19-11-2026, oleh Eva Oktavia dan dibubuhi stempel Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Dengan adanya tanda terima ini, Rusmin mendesak BPN Soppeng untuk segera memberikan jawaban tertulis dan segera turun melakukan penunjukan batas dan pemancangan patok atas tanah Almarhumah Nondeng di Desa Jampu.

“Kami tidak minta yang macam-macam. Kami hanya minta BPN turun, tunjuk batasnya sesuai sertifikat, lalu warga yang pasang patoknya di titik yang ditunjuk itu. Itu saja,” tutup Rusmin.

Redaksi http://Centerinvestigasi.id masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng. Redaksi berkomitmen untuk memperbarui (update) berita ini apabila ada keterangan resmi lanjutan dari pihak terkait.

 

 

Example 300250 Example 300250 Example 300250 Example 300250
Penulis: TimEditor: Min
Example 120x600
Example 300×600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *