Watansoppeng, Centerinvestigasi.id — Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Patriot Peduli Indonesia (LSM BPPI) Kabupaten Soppeng resmi meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng untuk menunjukkan secara jelas lokasi lahan kebun desa yang menjadi aset desa dan tercatat dalam dokumen pemerintah. Sabtu (06/12). 
Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial LSM BPPI terhadap pengelolaan aset desa yang dinilai harus transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Ketua DPD LSM BPPI Kabupaten Soppeng Rusmin, menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta keterbukaan informasi terkait keberadaan dan luas lahan kebun desa, yang menurut berbagai sumber masyarakat masih belum ditunjukkan secara pasti oleh pemerintah setempat.
“Kami meminta BPKPD untuk menunjukkan di mana persisnya lahan kebun desa yang selama ini tercatat sebagai aset.
Ini penting agar tidak ada potensi penyalahgunaan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa permintaan ini diajukan secara resmi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
LSM BPPI menilai bahwa keterbukaan mengenai aset desa sangat krusial untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan sesuai ketentuan serta menghindari terjadinya indikasi penyelewengan aset negara.
Pihak BPKPD Kabupaten Soppeng diharapkan merespons surat permintaan tersebut dengan menunjukkan dokumen, peta, serta lokasi fisik lahan kebun desa yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
Pewarta/Editor : Min
