KOLAKA, CenterInvestigasi.id — Dua proyek strategis pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menjadi perhatian publik.
Kedua proyek tersebut yakni pembangunan Kampung Nelayan dan pembangunan proyek PLN yang memiliki nilai pekerjaan hingga miliaran rupiah. Besarnya anggaran dan posisi kedua proyek yang berada di tengah wilayah masyarakat membuat aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya dinilai penting untuk diketahui publik.
Tim CenterInvestigasi.id menyoroti perlunya keterbukaan informasi mengenai pagu anggaran, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, waktu pelaksanaan, progres pekerjaan serta realisasi penggunaan anggaran masing-masing proyek.
Sorotan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak pelaksana maupun instansi terkait. Sebaliknya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa proyek yang dibiayai uang negara tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan.
Kampung Nelayan
Pembangunan Kampung Nelayan di wilayah Wolo merupakan salah satu proyek yang mendapatkan perhatian karena nilai anggarannya mencapai miliaran rupiah.
Dengan nilai pekerjaan yang besar, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa pihak yang mendapatkan kontrak, berapa nilai kontraknya, dari kementerian atau instansi mana anggaran tersebut berasal, serta bagaimana progres pekerjaan di lapangan.
Selain itu, aspek penggunaan lahan, perizinan, spesifikasi pekerjaan, pengawasan, hingga kesesuaian antara pekerjaan fisik dengan dokumen kontrak juga penting menjadi bagian dari informasi publik.
Proyek PLN
Sorotan serupa juga diarahkan terhadap pembangunan proyek PLN di wilayah Kelurahan Wolo.
Sebagai proyek yang menggunakan anggaran negara dan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan, masyarakat tentu berharap pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan profesional.
Informasi mengenai nilai proyek, sumber pembiayaan, kontraktor atau penyedia, konsultan pengawas, masa kontrak, volume pekerjaan, serta progres fisik dan keuangan dinilai perlu dibuka secara proporsional kepada masyarakat.
Jangan Hanya Papan Proyek
Transparansi proyek pemerintah tidak semestinya berhenti pada pemasangan papan informasi proyek.
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang dapat menjelaskan apakah nilai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan kontrak sejalan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Karena itu, keterbukaan mengenai dokumen pengadaan, kontrak, perubahan pekerjaan apabila ada, progres pekerjaan, hingga realisasi pembayaran menjadi penting untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi anggaran negara berjalan sebagaimana mestinya.
CenterInvestigasi.id Dorong Keterbukaan
CenterInvestigasi.id mendorong pihak terkait, baik instansi pemerintah pemilik kegiatan, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun pihak PLN untuk memberikan informasi dan klarifikasi mengenai kedua proyek tersebut.
Tim juga mendorong agar masyarakat diberikan akses terhadap informasi yang memang merupakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besarnya nilai APBN yang dikucurkan untuk pembangunan di daerah semestinya berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Pertanyaan publik sederhana: berapa sebenarnya nilai anggaran kedua proyek tersebut, siapa pelaksananya, bagaimana mekanisme pengadaannya, dan sejauh mana realisasi anggaran serta pekerjaan fisiknya di lapangan?
CenterInvestigasi.id akan terus melakukan pemantauan dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan kedua proyek tersebut.
Transparansi bukan tuduhan. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.
