Takalar, Centerinvestigasi.id – Polemik terkait validitas data kemiskinan di Desa Banyuanyara mulai memicu keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan dalam penetapan penerima bantuan sosial, yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Selasa, 5 Mei 2026, beberapa penerima bantuan disebut berasal dari kelompok ekonomi yang relatif mampu. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai proses pendataan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Warga menduga, dalam proses tersebut terdapat kemungkinan tidak seluruh aspek penilaian—termasuk kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak—terakomodasi secara menyeluruh. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi akurasi hasil pendataan.
“Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa semakin terpinggirkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran akan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial. Bantuan yang seharusnya menyasar kelompok paling rentan dikhawatirkan tidak tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya penguatan sistem verifikasi dan validasi data kemiskinan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Evaluasi menyeluruh dianggap perlu dilakukan guna memastikan keakuratan data serta mencegah potensi kekeliruan di masa mendatang.
Sebagai bagian dari upaya transparansi, muncul pula usulan agar data penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka berdasarkan kategori desil. Langkah ini diyakini dapat mendorong kontrol sosial sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat berharap adanya klarifikasi serta langkah konkret dari pemerintah daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
(Bersambung ke Bagian 2)
Pewarta: Tim
Editor: Redaksi
